 |
| Apa itu Mahasewa bin oligarki - www.ilov.eu.org |
Indonesia, negeri dengan potensi besar dan semangat juang yang tak pernah padam, kini sedang menghadapi tantangan serius dalam dunia pendidikan tinggi. Di balik gemerlap kampus-kampus megah dan lulusan yang membanggakan, terdapat realitas suram yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Istilah "mahasewa," yang kini semakin populer, menjadi simbol perlawanan terhadap praktik-praktik yang merugikan mahasiswa dan pada akhirnya, seluruh bangsa. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana "mahasewa" menjadi cerminan dari dominasi oligarki politik, korupsi yang merajalela, dan dampaknya yang memilukan bagi masa depan Indonesia.
Apa Itu Mahasewa?
Istilah "mahasewa" adalah akronim dari "mahasiswa" dan "sewa." Dalam konteks ini, "sewa" merujuk pada praktik komersialisasi pendidikan tinggi, di mana mahasiswa dipandang sebagai sumber pendapatan, bukan sebagai subjek yang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Mahasewa mencerminkan pergeseran nilai yang mengkhawatirkan, di mana kepentingan finansial lebih diutamakan daripada pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Praktik mahasewa dapat berupa:
Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak wajar: UKT yang terlalu tinggi memberatkan mahasiswa, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kenaikan UKT seringkali tidak sebanding dengan peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan.
Pungutan liar (pungli) dan biaya-biaya tersembunyi: Mahasiswa seringkali dihadapkan pada berbagai pungutan yang tidak jelas, mulai dari biaya pendaftaran, biaya kegiatan, hingga biaya fasilitas.
Komersialisasi fasilitas kampus: Fasilitas kampus, seperti gedung, laboratorium, dan perpustakaan, disewakan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan, mengurangi akses mahasiswa terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.
Dominasi korporasi dalam pengelolaan kampus: Perusahaan atau korporasi memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di kampus, termasuk kebijakan terkait UKT, kurikulum, dan pengembangan kampus.
Ketergantungan pada dana pihak ketiga: Kampus terlalu bergantung pada dana dari pihak ketiga, seperti sponsor korporasi, yang dapat mengarahkan kebijakan kampus sesuai kepentingan pihak penyandang dana.
Oligarki Politik: Dalang di Balik Mahasewa
Oligarki politik adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang kaya dan berpengaruh. Di Indonesia, oligarki politik seringkali melibatkan hubungan erat antara pengusaha, politisi, dan pejabat pemerintah. Mereka memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, termasuk dalam sektor pendidikan.
Bagaimana oligarki politik "menunggangi" mahasewa?
Kepentingan Bisnis dalam Pendidikan: Anggota oligarki politik seringkali memiliki kepentingan bisnis di sektor pendidikan, baik secara langsung (memiliki saham di perguruan tinggi) maupun tidak langsung (mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek di kampus).
Perlindungan Hukum yang Lemah: Oligarki politik memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan regulasi untuk melindungi kepentingan mereka, termasuk dalam hal komersialisasi pendidikan.
Pengendalian Lembaga Negara: Oligarki politik berusaha mengendalikan lembaga negara, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk meloloskan kebijakan yang menguntungkan mereka, meskipun merugikan mahasiswa dan masyarakat luas.
Penghambatan Kritik dan Perlawanan: Oligarki politik menggunakan berbagai cara untuk membungkam kritik dan perlawanan dari mahasiswa, dosen, dan aktivis, termasuk melalui intimidasi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan tindakan represif lainnya.
Perputaran Kekuasaan dan Pengaruh: Perputaran kekuasaan di pemerintahan seringkali hanya mengganti wajah, tetapi tidak mengubah struktur oligarki yang mendasarinya. Para penguasa baru cenderung melanjutkan kebijakan yang menguntungkan oligarki.
Korupsi: Penyakit Kronis yang Memperburuk Mahasewa
Korupsi adalah musuh utama pembangunan bangsa. Dalam konteks mahasewa, korupsi memperparah dampak buruk komersialisasi pendidikan.
Penyalahgunaan Dana Pendidikan: Dana pendidikan, termasuk UKT dan bantuan pemerintah, seringkali diselewengkan oleh pejabat kampus dan pihak-pihak terkait.
Mark-up Anggaran: Korupsi terjadi dalam proyek-proyek pembangunan dan pengadaan fasilitas kampus, di mana anggaran digelembungkan untuk keuntungan pribadi.
Suap dan Gratifikasi: Pejabat kampus menerima suap dan gratifikasi dari pihak ketiga, seperti kontraktor dan perusahaan, untuk meloloskan proyek atau mendapatkan keuntungan tertentu.
Pembiaran Praktik Korupsi: Sistem yang lemah dan kurangnya pengawasan membuat praktik korupsi merajalela di dunia pendidikan tinggi.
Dampak Buruk Mahasewa, Oligarki, dan Korupsi
Kombinasi antara mahasewa, oligarki politik, dan korupsi menciptakan lingkaran setan yang merugikan mahasiswa dan masa depan bangsa:
Kualitas Pendidikan Menurun: Komersialisasi pendidikan mengorbankan kualitas. Kampus fokus pada keuntungan finansial, bukan pada peningkatan kualitas pengajaran, penelitian, dan fasilitas.
Akses Pendidikan Terbatas: UKT yang tinggi dan biaya-biaya lain membuat pendidikan tinggi tidak terjangkau bagi banyak siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Munculnya Generasi yang Tidak Kritis: Kurikulum yang dikendalikan oleh kepentingan korporasi dan intimidasi terhadap mahasiswa membuat mereka kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan praktik korupsi.
Hilangnya Semangat Perjuangan: Mahasiswa tertekan oleh beban biaya dan tekanan politik, sehingga semangat perjuangan dan idealisme mereka memudar.
Masa Depan Bangsa Suram: Jika generasi muda tidak mendapatkan pendidikan berkualitas dan tidak memiliki semangat untuk perubahan, masa depan bangsa akan suram.
Memperbaiki Kegelapan: Solusi dan Harapan
Untuk mengatasi masalah mahasewa, oligarki politik, dan korupsi, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak:
Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah dan perguruan tinggi harus membuka akses informasi publik terkait keuangan, kebijakan, dan keputusan-keputusan lainnya.
Peningkatan Pengawasan: Lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus memperketat pengawasan terhadap sektor pendidikan tinggi.
Perbaikan Regulasi: Pemerintah harus merevisi dan memperkuat regulasi terkait pendidikan tinggi untuk mencegah komersialisasi berlebihan, mengatur UKT, dan melindungi mahasiswa dari pungli.
Pemberantasan Korupsi: Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama. Hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi harus diterapkan.
Penguatan Peran Mahasiswa: Mahasiswa harus memiliki peran aktif dalam mengawasi kebijakan kampus, menyuarakan aspirasi, dan melawan praktik-praktik yang merugikan mereka.
Pendidikan Politik: Mahasiswa perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar mereka memahami sistem politik, hak-hak mereka, dan cara untuk terlibat dalam perubahan sosial.
Dukungan Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil harus mendukung perjuangan mahasiswa dan memberikan advokasi untuk perubahan kebijakan.
Membangun Kesadaran: Edukasi publik tentang bahaya mahasewa, oligarki politik, dan korupsi harus terus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat luas.
Kesimpulan
Mahasewa bukan sekadar masalah biaya kuliah yang mahal. Ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar, yaitu dominasi oligarki politik dan korupsi yang merusak fondasi pendidikan tinggi di Indonesia. Jika kita tidak segera bertindak, masa depan bangsa akan terancam.
Mahasiswa, sebagai agen perubahan, harus menjadi garda terdepan dalam melawan praktik mahasewa. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, mereka harus bersatu, bersuara, dan berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Indonesia membutuhkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Hanya dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari pengaruh negatif oligarki dan korupsi, kita dapat membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Mahasiswa, Sewa, dan Kegelapan: Bagaimana Oligarki Politik dan Korupsi Membelenggu Pendidikan Tinggi di Indonesia
